Maros,iNews07.Com – Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Maros menggelar razia gabungan kendaraan bermotor dalam rangka penertiban wajib pajak kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di pelataran Masjid Almarkaz Al-Islami Maros, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang menyasar kendaraan dari arah Makassar menuju Maros ini melibatkan personel Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, Jasa Raharja, serta mendapat pemantauan langsung dari Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur.
Dalam operasi tersebut, setiap kendaraan yang melintas diarahkan masuk ke halaman Masjid Almarkaz untuk dilakukan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pengendara yang diketahui memiliki tunggakan pajak diberikan edukasi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
Bagi masyarakat yang bersedia melunasi tunggakan, petugas langsung memberikan pelayanan pembayaran pajak di lokasi sehingga proses dapat diselesaikan tanpa harus datang ke kantor Samsat.
Kepala Kantor Samsat Maros, Abdul Rahim, mengatakan razia tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang kami laksanakan sebagai bentuk edukasi sekaligus penegakan kepatuhan wajib pajak. Pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Abdul Rahim menjelaskan, bagi wajib pajak yang belum dapat melunasi tunggakannya saat razia berlangsung, petugas meminta mereka menandatangani surat pernyataan sebagai komitmen untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menekan angka kendaraan yang masih menunggak pajak di Kabupaten Maros.
Berdasarkan data Samsat Maros, hingga saat ini masih terdapat ribuan kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak. Melalui operasi gabungan yang dilakukan secara berkala, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan terus meningkat demi mendukung penerimaan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
